Menu Utama
Beranda
Tentang Kami
Produk
Kontak
Berita
Tautan
GCG & CSR
Sistem Informasi
UU No. 14 Th. 2008 (UUKIP)
Sistem Remunerasi
Mekanisme Penetapan Direksi & Komisaris
Pengadaan


 

 

 


 

Pengadaan

PT Perkebunan Nusantara VIII (Persero) sebagai badan usaha perlu melakukan pengadaan barang dan jasa secara cepat, fleksibel, efisien dan efektif agar tidak kehilangan momentum bisnis yang dapat menimbulkan kerugian. Untuk mendukung hal tersebut diperlukan Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa yang dapat memenuhi kebutuhan bisnis dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip efisien, efektif, kompetitif, transparan, adil dan wajar secra akuntabel.

A.     MAKSUD

Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa PT Perkebunan Nusantara VIII (Persero) merupakan acuan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan atau jasa di PT Perkebunan Nusantara VIII (Persero) sehingga diharapkan tercipta ketertiban, keseragaman, efektifitas dan efisiensi dalam proses pengadaan barang dan atau jasa.

B.      TUJUAN   

1.     Meningkatkan efisiensi;

2.     Mendukung penciptaan nilai tambah;

3.     Menyederhanakan dan mempercepat proses pengambilan keputusan;

4.     Meningkatkan kemandirian tanggung jawab dan profesionalisme;

5.     Meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri;

6.     Meningkatkan sinergi antar BUMN dan atau anak perusahaan.          

C.     RUANG LINGKUP

Pengadaan barang dan atau jasa di lingkungan PT. Perkebunan Nusantara VIII (Persero), yang seluruh pembiayaannya berasal dari anggaran perusahaan atau bersumber dari anggaran yang lain, termasuk Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) baik yang dijamin maupun tidak dijamin pemerintah, yang pembiayaannya tidak menggunakan dana langsung dari APBN/APBD.

D.     KEBIJAKAN UMUM

1.   Memperhatikan 6 (enam) Tepat yaitu: Tepat Kualitas, Tepat Jumlah, Tepat Harga, Tepat Waktu, Tepat Tempat dan Tepat Prosedur;

2.     Mendukung operasi perusahaan melalui pengadaan barang dan atau jasa sesuai dengan kebutuhan;

3.    Mencegah kerugian yang timbul akibat adanya persediaan barang yang tidak dapat dimanfaatkan (slow moving dan unmoving stock);

4.     Mengembangkan kebijakan dan tata cara pengadaan barang dan atau jasa, sehingga biaya operasi menjadi seefisien mungkin;

5.     Mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas perusahaan.

E.     PRINSIP UMUM

1.    Adil dan Wajar, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang dan atau jasa yang memenuhi  syarat;

2.  Akuntabel,berarti harus mencapai sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menjauhkan dari potensi    penyalahgunaan  dan penyimpangan; 

3.    Efektif, berarti pengadaan barang dan atau jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan memberikan     manfaat  yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;

4.    Efisien, berarti pengadaan barang dan atau jasa harus diusahakan untuk mendapatkan hasil yang optimal dan terbaik dalam waktu yang cepat dengan menggunakan dana dan kemampuan seminimal mungkin secara wajar dan bukan hanya didasarkan pada harga terendah;

5.   Kompetitif,berarti pengadaan barang dan atau jasa harus terbuka bagi penyedia barang dan atau jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara penyedia barang dan atau jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan;

6.   Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang dan atau jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang dan atau jasa, sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang dan atau jasa yang berminat.

F.      ETIKA PENGADAAN BARANG DAN ATAU JASA

Pengguna barang dan atau jasa, panitia/petugas pengadaan barang dan atau jasa, penyedia barang dan atau jasa serta para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang dan atau jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:

1.     Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang dan atau jasa;

2.    Bekerja secara profesional dan mandiri atas dasar kejujuran, serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang dan atau jasa yang seharusnya dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang dan atau jasa;

3.    Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung untuk mencegah dan menghindari terjadinya persaingan tidak sehat;

4.     Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan para pihak;

5.   Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam    proses pengadaan barang dan atau jasa;

6.    Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan perusahaan dalam pengadaan barang dan atau   jasa;

7.     Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain secara langsung atau tidak langsung merugikan perusahaan;

8.    Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima imbalan atau suap berupa apa saja     kepada siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan barang dan atau jasa.

G.     LANDASAN/DASAR HUKUM

Pedoman Pengadaan Barang dan atau Jasa PT Perkebunan Nusantara VIII (Persero) disusun mengacu kepada Peraturan Menteri BUMN Nomor : PER-05/MBU/2008 tanggal 3 September 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara dan Nomor : PER-15/MBU/2012 tanggal 25 September 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri BUMN Nomor : PER-05/MBU/2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara.

H.    PENYEDIA BARANG DAN ATAU JASA

1.     Ketentuan Umum

a.    Penyedia barang dan atau jasa yang akan diikutsertakan dalam pengadaan barang dan atau jasa ditentukan berdasarkan klasifikasi dan kualifikasi perkiraan nilai dan jenis pekerjaannya.

b.    Penyedia barang dan atau jasa yang diikutsertakan dalam proses pengadaan barang dan atau jasa di PT. Perkebunan  Nusantara VIII (Persero) adalah penyedia barang dan atau jasa yang telah masuk dalam Daftar Rekanan Terseleksi (DRT).

c.     Pengelolaan Daftar Rekanan Terseleksi (DRT) dilakukan oleh Kantor Pusat.

2.     Persyaratan Bagi Penyedia Barang dan atau Jasa

a.   Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan usaha/kegiatan sebagai penyedia barang dan atau    jasa;

b.     Memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan barang dan atau jasa;

c.     Memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan barang dan atau jasa;

d.    Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan, dan direksi yang             bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;

e.     Secara hukum mempunyai kapasitas/kewenangan berbuat untuk menandatangani kontrak;

f.    Sebagai wajib pajak sudah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir, dibuktikan dengan melampirkan foto copy  buktitanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT), Pajak Penghasilan (PPh) tahun terakhir, dan foto copy Surat   Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 29, NPWP,  SK PKP dan hal-hal lain yang dipersyaratkan dan sesuai ketentuan yang  berlaku;

g.     Tidak masuk dalam daftar hitam;

h.     Memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan pos dan atau alat komunikasi lainnya.

3.     Pendaftaran Penyedia Barang dan atau jasa

a.   Unit yang berwenang melakukan proses penerimaan dan pencatatan penyedia barang dan atau jasa menjadi penyedia barang dan atau jasa PT. Perkebunan Nusantara VIII (Persero) beserta pengelolaannya adalah Bagian Pengadaan di Kantor Pusat Bandung.

b.   Proses Pendaftaran penyedia barang dan atau jasa PT. Perkebunan Nusantara VIII (Persero) ditentukan oleh Bagian Pengadaan Kantor Pusat, dengan proses penerimaan sebagai berikut:

1)   Calon penyedia barang dan atau jasa mengajukan permohonan kepada Direksi PT. Perkebunan Nusantara VIII  (Persero) dengan mengisi form pendaftaran.

2)     Setiap copy data calon penyedia barang dan atau jasa harus sesuai dengan aslinya.

3)    Apabila telah memenuhi persyaratan yang telah disahkan, secara berkala dapat diterbitkan Tanda Daftar Rekanan  Terseleksi (TDRT) kepada penyedia barang dan atau jasa yang bersangkutan.

c.   Tanda Daftar Rekanan Terseleksi (TDRT) yang diterbitkan oleh PT. Perkebunan Nusantara VIII (Persero) berlaku untuk seluruh Unit di PT. Perkebunan Nusantara VIII (Persero) sepanjang klasifikasi dan kualifikasi penyedia barang dan atau jasa yang dicatatkan sesuai dengan jenis pengadaan barang dan atau jasa yang akan dilaksanakan. 

4.     Administrasi Penyedia Barang dan atau jasa

a.    Data penyedia barang dan atau jasa yang masuk Daftar Rekanan Terseleksi PT. Perkebunan Nusantara VIII (Persero) harus di-update  sesuai dengan perubahan-perubahan yang mungkin terjadi.

b.    Penyedia barang dan atau jasa dapat dikeluarkan dari daftar rekanan terseleksi PT. Perkebunan Nusantara VIII (Persero), apabila:

1)     Terbukti telah melakukan usaha untuk mempengaruhi panitia pengadaan atau pejabat yang berwenang;

2)   Dengan sengaja melakukan persekongkolan dengan penyedia barang dan atau jasa lain untuk mengatur harga   penawaran sehingga mengurangi dan atau meniadakan persaingan harga yang wajar/sehat dan atau tindakan lain yang dapat merugikan PT. Perkebunan Nusantara VIII (Persero);

3)    Terbukti telah membuat dan atau menyampaikan dokumen palsu dan atau keterangan lain yang tidak benar untuk  memenuhi persyaratan pengadaan;

4)    Setelah ditunjuk sebagai pelaksana pengadaan barang dan atau jasa, yang bersangkutan mengundurkan diri dengan  alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan atau tidak dapat diterima;

5)     Penyedia barang dan atau jasa melakukan wanprestasi yang merugikan PT. Perkebunan Nusantara VIII;

6)     Terbukti mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utamanya kepada pihak lain.

c.     Surat pemberitahuan pencoretan/pengeluaran kepada penyedia barang dan atau jasa, tembusannya harus disampaikan     ke  seluruh Unit PT. Perkebunan Nusantara VIII (Persero) yang mempunyai kewenangan pengadaan barang dan atau jasa, sehingga seluruh Unit PT. Perkebunan Nusantara VIII (Persero) mengetahui bahwa penyedia barang dan atau jasa tersebut telah dicoret/dikeluarkan dari daftar rekanan terseleksi PT. Perkebunan Nusantara VIII (Persero).


 

 

Beranda arrow Pengadaan
  
 Copyright © 2009 PT. Perkebunan Nusantara VIII (Persero)
viagra sales online
viagra discount prices
viagra 100mg pills
viagra 100mg cheap
viagra 100mg canada
generic cialis cheap canada
female viagra in australia
viagra cheap buy online
viagra best price
cheap viagra online
pharmacy cheap prescriptions non generic cialis online canadian pharmacy antibiotics order discount cialis online cialis daily or once
cialis no prescription uk buy cialis in uk buy cialis in canada cheap generic drugs uk canadian pharmacy mail order
purchasing viagra in canada buy viagra online paypal pharmacy rx one tablets world no prescription drugs online canada cialis online no prescription
viagra cheap no prescription purchase generic viagra online purchase generic viagra online is something similar to cialis for women no prescription required drugs buy
buy viagra online canada no prescription viagra generic in australia cialis drugstore number one shop
viagra med from canada