JAKARTA - Menteri BUMN Dahlan Iskan muncul di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (4/6) siang. Dahlan hadir untuk tampil sebagai pembicara pada diskusi bertema "Peran dan komitmen BUMN/BUMD dalam Memerangi Praktik Bisnis Koruptif" yang digelar KPK.

Tampil santai dengan gaya khasnya -sepatu kets dan kemeja lengan panjang putih yang digulung- Dahlan membeberkan praktik kotor di BUMN agar bisa mendapatkan proyek. Menurutnya, sekitar 70 persen perusahaan BUMN mengantongi proyek dengan cara ilegal.

Di hadapan pembicara lainnya, yakni Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas dan Bambang Widjojanto serta mantan Wakil Sekretaris Kabinet Erman Umar Rajagukguk tersebut Dahlan mengaku pernah menyebar kuesioner di perusahaan-perusahaan plat merah di bawah kementriannya. "Saya pernah ajukan kuisioner, apakah mereka untuk mendapatkan proyek itu dengan cara fair atau tidak fair" Ada yang mengatakan bahwa tanpa permainan (suap) itu hanya 30 persen, selebihnya hanya lewat permainan," bebernya.

Dahlan pun menyebut BUMN yang bergerak di bidang konstruksi tergolong paling rawan korupsi. Alasannya, bisanya BUMN kesulitan mendapat kontrak tanpa pelicin ataupun sogokan ke pemilik proyek. "Permainan di bidang itu (proyek konstruksi) bagaimana sulitnya mendapatkan proyek. Saya tahu itu," tuturnya.

Ia pun menyodorkan resep agar praktik kotor di BUMN bisa dihilangkan. Caranya, pemilik proyek juga harus dibersihkan dari kebiasaaan menerima suap. Dengan demikian BUMN juga tak perlu menerapkan praktik kotor demu mendapatkan kontrak proyek. "Kuncinya pemilik proyek harus ditertibkan," cetusnya.

Namun demikian Dahlan juga mengaku membuka pintu bagi KPK untuk membersihkan BUMN dari praktik korup. Artinya, KPK juga harus menindak pejabat BUMN yang korupsi. "Urus saja, silakan tangkap bila memang harus ditangkap," katanya saat ditanya wartawan.

Sementara Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengajukan tawaran ke Dahlan agar ada satu BUMN yang dijadikan pilot project sistem integritas. Menurut Bambang, saat ini KPK  tengah mengembangkan sistem integritas nasional.

"Ada 14 instrumen yang mesti diletakkan di situ (sistem integritas). Kalau Bapak (Dahlan Iskan) tidak keberatan ada lembaga BUMN yang mau dijadikan piloting (percontohan), tahun depan sudah bisa mulai," kata Bambang langsung memnyodorkan tawaran ke Dahlan.

Hanya saja Bambang mengajukan syarat tentang BUMN yang akan dijadikan percontohan, yakni agar BUMN yang akan dijadikan percontohan itu dipilih oleh KPK. Pimpinan KPK yang membidangi penindakan itu berharap pada awal tahun depan sudah ada modul untuk penerapan sistem integritas nasional di BUMN/BUMD.

Lantas apa respon Dahlan atas tawaran KPK" Dahlan menegaskan bahwa pihaknya siap dengan tawaran KPK itu. "Kita tunggu saja, nanti KPK yang pilih (BUMN untuk percontohan)," ucapnya.

Dengan berbinar Dahlan mengatakan, ide dari KPK itu akan mampu membawa BUMN kebal dari intervensi pihak luar. "Karena kalau diintervensi, mereka (BUMN percontohan) akan bilang kami sedang dalam pilot project KPK," cetus Dahlan yang ditimpali tawa peserta diskusi yang dipandu Juru Bicara KPK Johan Budi itu.(ara/jpnn)