Selasa, 03 Juli 2012

Dahlan: Dikerjasamakan dengan Lembaga Memiliki Reputasi 

Padang, Padek—Kementerian BUMN Dahlan Iskan me­ne­kan­kan bahwa pengelolaan dana Program Kemitraan dan Bina Ling­kungan (PKBL) tidak akan dike­lola lagi perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), tapi diker­jasamakan dengan lembaga spe­sialis mengelola pengusaha kecil.

 Demikian dikemukakan Me­­neg BUMN Dahlan Iskan  ketika berdialog dengan pengu­rus Per­sa­tuan Wartawan Indonesia (PWI) Cabang Sumbar, to­koh pers pemimpin redaksi dan se­jumlah wartawan, di ruang rapat lantai I PT Semen Padang, Inda­rung, kemarin (1/7).

”Kita memang sedang meng­gagas pengelolaan dana PKBL tak lagi dikelola BUMN. Kebijakan ini guna meringankan beban kerja BUMN, sehingga mereka bisa fokus mengerjakan tugas utamanya sesuai bidang masing-masing. Apalagi mereka juga tidak memiliki keahlian menja­lan­kan program pembinaan tersebut,” kata Dahlan.

PT Semen Padang misalnya. Sewaktu merekrut pengawai, pastilah tidak ada merekrut pega­wai dengan kompetensi mem­bina pengusaha kecil atau mem­buat pupuk. Namun, pegawai memiliki kompetensi bisa mem­buat semen dan mesin. Artinya, bisa tetap dipaksakan mengelola di luar bidang kerjanya bakal menambahk beban kerja secara psikis.

”Makanya, perlu dikerja­sa­ma­kan dengan lembaga bisa dipercaya, memiliki reputasi baik, dan berpengalaman. Apa­kah berbentuk lembaga swadaya masyarakat (LSM), terpenting lembaga itu spesialis membina pengusaha mikro, kecil, me­nengah,” jelas Dahlan dalam dialog dimoderatori Ketua PWI Sumbar, Basril Basyar. 

Keberadaan lembaga tersebut, tambah Dahlan, secara tidak langsung memudahkan BUMN dalam menjalankan kerjanya. Apalagi PKBL ini harus dilak­sanakanBUMN. Bila tidak, pasti­lah akan melanggar aturan juga nantinya.

”Kalau tetap BUMN mengelo­la­nya, serba salah juga nantinya. Bila gagal, bisa bermasalah juga nantinya. Begitu juga kalau ber­hasil, bisa-bisa BUMN tak lagi mengelola tugas utamanya,” ujar Dahlan yang juga mantan Dirut PT PLN Persero ini.

Dahlan juga berjanji meli­batkan PWI dalam mencari lem­baga khusus menangani PKBL ini. ”Kita akan libatkan PWI dalam mencari lembaga khusus menagani dana PBKL ini. Kalau PWI menangani  tentu tidak pada tempatnya juga, sebab bukan keahliannya. Bisa-bisa merusak reputasi PWI nantinya,”� kata Dahlan dalam pertemuan juga dihadiri COO Riau Pos Group Padang, Sutan Zaili Asril, tokoh pers Sumbar Basril Djabar.

Menyikapi pertanyaan pe­ngurus PWI Sumbar Eko Yance soal kemungkinan dana corporate social responsibility (CRS) BUMN digabungkan untuk selanjutnya penggunaannya difokus­kan untuk satu lokasi atau tem­pat, menurut Dahlan, persoalan itu sulit dilakukan. Pasalnya, penggunaan dana CSR sudah jelas peruntukkannya, bagi masyarakat terkena langsung akti­vitas perusahaan tersebut.

”Kalau dikumpulkan selanjutnya dilakukan di daerah lain, tentu masyarakat sekitar pabrik akan keberatan juga. Selain itu, BUMN terkena sanksi juga nantinya, karena peruntukkan tak tepat. Begitu juga kalau melibat­kan PWI, bisa kurang baik juga dampaknya nanti,” jelas Dahlan.

Pers Bebas Intervensi

Dalam pertemuan belang­sung santai mulai pukul 09.45 tersebut, seperti biasanya Dahlan bersepatu ket. Ketika Basril Ba­syar mempersilakan Dahlan untuk memberikan pengarahan, Dahlan malah berbicara singkat. Tak lebih lima menit. ”Saya tidak ingin memberikan pengarahan. Jadi, saya tidak perlu bicara apa-apa,” katanya singkat.

Tak ayal peserta dialog pun dibuat terpana. ”Wartawan itu tidak bisa diatur, tidak bisa diarah­kan, bahkan digiring. Mereka mempunyai arahan sendiri,” ungkap Dahlan lagi.

Begitu pula terhadap seni­man. Mereka sama seperti warta­wan tidak bisa diarahkan. Dahlan mengaku sama sekali tidak ber­hak mencampuri. Termasuk ke­pa­da pengarang atau penulis yang membuat novel karena terinspirasi dari kisah dirinya. Kisah ”Sepatu Dahlan” yang memakai karakter ketokohannya, dibiarkan Dahlan mengalir dan berjalan seperti apa adanya mau pengarang.

”Saya tidak bisa intervensi, saya tidak mencampuri. Kalau ada pengarang yang ingin menu­lis novel terinspirasi dari saya, bagaimana pun saya tidak bisa melarang, juga tidak mengarah­kan. Semuanya sesuai dengan keinginan penulisnya,” jelas Dahlan. (*)