Direksi PDF

Direksi terdiri dari Direktur Utama sebagai pimpinan dalam jajaran Direksi dengan dibantu oleh beberapa Direktur yang membawahi masing-masing kegiatan operasional dari perusahaan. Saat ini, selain Direktur Utama, PT Perkebunan Nusantara VIII (Persero) juga memiliki empat (4) Direktur yang membawahi bagian Produksi, SDM & Umum, Perencanaan & Pengembangan dan Keuangan.


Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pencapaian kinerja dan pengelolaan perusahaan untuk kepentingan perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan, serta mewakili perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian yang berkaitan dengan perusahaan. Dalam menjalankan tugas tersebut, wajib diiringi itikad baik dan penuh tanggung jawab dalam menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perusahaan dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar, dan/atau keputusan RUPS.

Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perusahaan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya. Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, maka tanggung jawab berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi, kecuali dapat dibuktikan bahwa:

  • kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
  • telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;
  • tidak mempunyai benturan kepentingan, baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
  • telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.  

Selain itu, Direksi juga memiliki tanggung jawab terhadap struktur pengendalian internal dan penerapan manajemen risiko serta praktik-praktik tata kelola perusahaan yang baik. Direksi memastikan agar praktik-praktik akuntansi PT Perkebunan Nusantara VIII (Persero) sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku untuk BUMN Perkebunan serta prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Disamping itu, Direksi juga melakukan pengawasan pada pelaksanaan audit internal dan melakukan tindak lanjut yang diperlukan sesuai dengan arahan dari Dewan Komisaris.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, Direksi memiliki wewenang sebagai berikut: 

  1. Menetapkan kebijakan kepengurusan Perseroan.
  2. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada seorang atau beberapa orang anggota Direksi untuk mengambil keputusan atas nama Direksi atau mewakili Perseroan di dalam maupun di luar Pengadilan.
  3. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada seorang atau beberapa orang anggota pekerja Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang lain, untuk mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan.
  4. Mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian Perseroan termasuk penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua; dan penghasilan bagi pekerja Perseroan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, dengan penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua, dan penghasilan lain bagi pekerja yang melampaui kewajiban yang ditetapkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Umum Pemegang Saham.
  5. Mengangkat dan memberhentikan pekerja Perseroan berdasarkan peraturan kepegawaian Perseroan dan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
  6. Mengangkat dan memberhentikan seorang Sekretaris Perseroan.
  7. Melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai pengurusan maupun pemilikan kekayaan Perseroan, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan Perseroan, serta mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

Sedangkan hal-hal yang menjadi kewajiban dari Direksi dalam melaksanakan tugasnya adalah sebagai berikut:

  1. Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya.
  2. Menyiapkan pada waktunya Rencana Jangka Panjang Perusahaan, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, dan perubahannya serta menyampaikannya kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham untuk mendapatkan pengesahan Rapat Umum Pemegang Saham.
  3. Memberikan penjelasan kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai Rencana Jangka Panjang Perusahaan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan;
  4. Membuat Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah Rapat Umum Pemegang Saham, dan Risalah Rapat Direksi.
  5. Membuat Laporan Tahunan sebagai wujud pertanggungjawaban pengurusan Perseroan, serta dokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Dokumen Perusahaan.
  6. Menyusun Laporan Keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan dan menyerahkan kepada Akuntan Publik untuk diaudit.
  7. Menyampaikan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan kepada Rapat Umum Pemegang Saham untuk disetujui dan disahkan, serta laporan mengenai hak-hak Perseroan yang tidak tercatat dalam pembukuan antara lain sebagai akibat penghapusbukuan aset tidak produktif.
  8. Memberikan penjelasan kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai Laporan Tahunan.
  9. Menyampaikan Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham kepada Menteri yang membidangi Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  10. Menyampaikan laporan perubahan susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi kepada Menteri yang membidangi Hukum dan Hak Asasi Manusia.
  11. Memelihara Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah Rapat Umum Pemegang Saham, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan, dokumen keuangan dan dokumen Perseroan lainnya.
  12. Menyimpan di tempat kedudukan Perseroan : Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah Rapat Umum Pemegang Saham, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan dokumen keuangan Perseroan, serta dokumen Perseroan lainnya.
  13. Menyusun sistem akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi BUMN Perkebunan dan berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian intern, terutama fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan, dan pengawasan.
  14. Memberikan laporan berkala menurut cara dan waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta laporan lainnya setiap kali diminta oleh Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham.
  15. Menyiapkan susunan organisasi Perseroan lengkap dengan perincian dan tugasnya;
  16. Memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau diminta anggota Dewan Komisaris dan para Pemegang Saham.
  17. Menyusun dan menetapkan blue print organisasi Perseroan.
  18. Menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan peraturan perundang-undangan.

 

 

Uraian Tugas Direksi

Direktur Utama

Lingkup dan Tanggung Jawab:

  1. Melaksanakan pengelolaan perusahaan untuk kepentingan dan tujuan perusahaan.
  2. Menetapkan sasaran, strategi, kebijakan, dan program perusahaan yang dituangkan dalam RKAP, RJP, dan RUPS.
  3. Merencanakan, membina, dan mengembangkan efektivitas dan efisiensi organisasi perusahaan dalam mencapai sasaran perusahaan.
  4. Memelihara dan mengelola kekayaan perusahaan berdasarkan prinsip, peraturan, dan ketentuan yang berlaku.
  5. Menyelenggarakan dan mengembangkan sistem pengawasan untuk pengawasan untuk pengamanan kekayaan perusahaan berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
  6. Bertindak sebagai Pimpinan Umum Perusahaan, mengkoordinasikan kegiatan operasional perusahaan sesuai dengan rencana dan kebijakan yang telah ditetapkan.
  7. Membina Sekretaris Perusahaan dan Kepala Satuan Pengawasan Internal untuk mencapai efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.
  8. Menyiapkan dan menyajikan laporan hasil usaha perusahaan yang berupa Neraca dan Daftar Laba/Rugi serta laporan lainnya secara berkala kepada Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Instansi lainnya.
 

 

Direktur Produksi

Lingkup dan Tanggung Jawab:

  1. Merumuskan sasaran, strategi, kebijakan, dan program dalam bidang budidaya dan produksi komoditas teh, karet, kelapa sawit dan kina serta industri hilir teh.
  2. Melaksanakan, memonitor, dan mengevaluasi strategi, kebijakan, dan program dalam bidang budidaya dan produksi komoditas teh, karet, kelapa sawit dan kina serta industri hilir teh.
  3. Menghasilkan budidaya, produksi komoditas teh, karet, kelapa sawit dan kina dengan produktivitas, kualitas, dan harga pokok sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan, serta memasarkan produk industri hilir dengan harga yang terbaik.
  4. Membina efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab jajaran Kepala Bagian, Manajer Grup, Administratur, dan Manajer dalam ruang lingkup direktoratnya.
  5. Menyiapkan dan menyajikan laporan kinerja bidang produksi komoditas teh, karet, kelapa sawit dan kina, serta industri hilir teh, beserta analisisnya secara berkala sebagai bahan laporan manajemen kepada pemegang saham, Dewan Komisaris, dan instansi terkait.
  6. Merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan penggunaan anggaran untuk bidang produksi teh, karet, kelapa sawit dan kina dan pemasaran industri hilir.
 

 

Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum

Lingkup dan Tanggung Jawab:

  1. Merumuskan sasaran, strategi, kebijakan, dan program dalam bidang SDM, hukum dan umum, pengadaan, serta pengelolaan rumah sakit.
  2. Melaksanakan, memonitor, dan mengevaluasi strategi, kebijakan, dan program dalam bidang SDM, hukum dan umum, pengadaan, serta pengelolaan rumah sakit.
  3. Membangun sistem manajemen SDM dan penyelenggaraannya.
  4. Membina efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab jajaran Kepala Bagian dan Manajer Rumah Sakit dalam ruang lingkup direktoratnya.
  5. Membina pimpinan unit usaha dalam rangka pengelolaan bidang SDM, hukum dan umum, serta pengadaan secara efektif dan efisien.
  6. Membangun hubungan dengan lembaga instansi terkait dalam menunjang efektivitas pelaksanaan tugasnya.
  7. Menyiapkan dan menyajikan laporan perusahaan dalam bidang SDM, hukum dan umum, pengadaan, serta pengelolaan rumah sakit.
  8. Merencanakan kebutuhan pegawai, membina dan menyelenggarakan administrasi kepegawaian, perencanaan karir karyawan, menyelenggarakan pengembangan dan kesejahteraan pegawai, sesuai dengan arah sasaran, serta strategi bisnis perusahaan yang telah ditetapkan.
  9. Membina penatausahaan dan pengelolaan perlengkapan, administrasi umum, pengadaan barang dan jasa, serta pengamanan aset perusahaan sesuai dengan arah sasaran, serta strategi bisnis perusahaan yang telah ditetapkan.
  10. Memastikan dilaksanakannya hal-hal sebagai berikut:
  • Penyusunan dan penetapan rencana stratejik SDM dan Umum.
  • Penyusunan dan penetapan kebijakan SDM dan Umum yang meliputi antara lain penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua, jaminan kesehatan, dan penghasilan lain.
  • Pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan.
  • Penetapan kebutuhan, kualifikasi pegawai, dan kualifikasi jabatan.
  • Penerimaan pegawai sesuai dengan kebutuhan.
  • Penyusunan rencana mutasi, promosi, dan rotasi pegawai.
  • Pengembangan dan pembinaan budaya kerja perusahaan.
  • Penyusunan dan penetapan kebijakan umum perusahaan yang meliputi antara lain kebijakan pengadaan barang dan jasa, dan pengamanan aset perusahaan.
  • Pengadaan barang dan jasa secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
  • Koordinasi dengan direktorat lainnya mengenai kebutuhan perlengkapan dan pengamanan aset perusahaan.
  • Inventarisasi fisik atas aset perusahaan.
  • Penyusunan Standard and Operating Procedures (SOPs) di bidang SDM.
  • Pengendalian atas persediaan bahan baku dan bahan jadi.
  • Pembuatan laporan yang diperlukan dan menyampaikan kepada Direktur Utama.
 

 

Direktur Perencanaan dan Pengembangan

Lingkup dan Tanggung Jawab :

  1. Merumuskan sasaran, strategi, kebijakan, dan program dalam bidang Perencanaan dan Pengembangan, Program tanggung jawab sosial perusahaan serta program community development.
  2. Melaksanakan, memonitor, dan mengevaluasi strategi, kebijakan, dan program dalam bidang Perencanaan dan Pengembangan serta Program kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL).
  3. Membina efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab jajaran Kepala Bagian dalam ruang lingkup direktoratnya.
  4. Membina pimpinan unit usaha dalam rangka pengelolaan bidang Perencanaan dan Pengembangan serta PKBL.
  5. Membangun hubungan dengan lembaga instansi terkait dalam menunjang efektivitas pelaksanaan tugasnya.
  6. Menyiapkan dan menyajikan laporan perusahaan dalam bidang Perencanaan dan Pengembangan serta PKBL.
  7. Membina penatausahaan dan pengelolaan perlengkapan, administrasi umum, pengadaan barang dan jasa, serta pengamanan aset perusahaan sesuai dengan arah sasaran, serta strategi bisnis perusahaan yang telah ditetapkan.
  8. Memastikan dilaksanakannya hal-hal sebagai berikut:
  • Penyusunan dan penetapan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP);
  • Penyusunan dan penetapan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP);
  • Penyusunan dan penetapan kebijakan Perencanaan dan Pengembangan terkait diantaranya optimalisasi pemanfaatan sumber daya perusahaan;
  • Penyusunan dan penetapan kebijakan Perencanaan dan Pengembangan terkait pengembangan IT dan Komunikasi perusahaan yang dapat mendorong terhadap produktivitas kegiatan operasional perusahaan; dan
  • Penyusunan dan penetapan kebijakan Perencanaan dan Pengembangan terkait serta program, community development dan corporate social responsibility yang sesuai sasaran.
 

 

Direktur Keuangan

Lingkup dan Tanggung Jawab:

  1. Merumuskan sasaran, strategi, kebijakan, dan program dalam bidang keuangan perusahaan dan pengelolaan Unit Usaha Agrowisata.
  2. Melaksanakan, memonitor, dan mengevaluasi strategi, kebijakan, dan program dalam bidang keuangan perusahaan dan pengelolaan Unit Usaha Agrowisata.
  3. Mengkoordinir RJP dan RKAP.
  4. Membina efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab jajaran Kepala Bagian dalam lingkup direktoratnya.
  5. Membina pimpinan unit usaha dalam rangka pengelolaan bidang keuangan, dan akuntansi secara efektif dan efisien.
  6. Menyiapkan dan menyajikan laporan keuangan perusahaan.
  7. Membangun hubungan dengan lembaga pendanaan dan instansi terkait dalam menunjang efektivitas pelaksanaan tugasnya.
  8. Memastikan sistem akuntansi yang dikembangkan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan.
  9. Merumuskan pembukuan administrasi keuangan perusahaan didasarkan atas pengendalian internal yang handal.
  10. Mengevaluasi laporan keuangan bulanan, triwulanan, dan tahunan yang telah disusun.
  11. Melakukannya kajian atas risiko-risiko keuangan dan teknologi informasi.
  12. Mengevaluasi Standard and Operating Procedures (SOPs) yang terkait dengan pengelolaan keuangan dan teknologi informasi yang telah disusun.
  13. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan teknologi informasi yang terintegrasi.
  14. Menyusun indikator kinerja kunci di bidang keuangan, akuntansi, dan manajemen risiko.
  15. Membuat laporan yang diperlukan dan menyampaikannya kepada Direktur Utama.
 

 

Pedoman Kerja Direksi

Dalam menjalankan tugasnya Direksi memiliki Pedoman kerja (board manual) yang memuat antara lain pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan pengaturan rapat. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Direksi harus mematuhi anggaran dasar BUMN, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, serta kewajaran.

 

Rapat Direksi

Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama. Apabila Direktur Utama berhalangan hadir karena alasan apapun, maka rapat Direksi akan dipimpin oleh Wakil Direktur Utama, atau apabila Wakil Direktur Utama berhalangan hadir, karena alasan apapun, maka rapat Direksi akan dipimpin oleh salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh rapat Direksi. Rapat Direksi dapat diadakan bilamana dianggap perlu atas permintaan satu atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis dari pemegang saham.

Rapat Direksi dianggap sah dan mengikat apabila lebih dari setengah dari anggota Direksi hadir atau diwakili dengan sah secara hukum dalam rapat tersebut. Keputusan rapat Direksi berdasarkan atas mufakat. Apabila mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan akan dilaksanakan berdasarkan atas pengambilan suara mayoritas dari anggota Direksi yang hadir. Setiap anggota Direksi yang hadir memiliki satu suara (dan satu suara untuk setiap Direktur lainnya yang diwakili).